SEKRETARIAT

Bidang Sekretariat 

Nama  ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si
NIP 19671101 198803 2 004
Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan Sekretaris Dinas
Foto
Tupoksi

  1. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;

  2. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;

  3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;

  4. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;

  5. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;

  6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;

  7. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

  8. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat meliputi :

  • Subbag Umum dan Kepegawaian : pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak-Pajak pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan,  pelayanan data dan informasi, serta administrasi kepegawaian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian.
  • Subbag Perencanaan & Keuangan : pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah, melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).